MEDAN – Setelah dilakukannya penandatanganan Dokumen Pengelolaan Bandara Kualanamu Medan ke PT Angkasa Pura Aviasi pada bulan Juli 2022, merupakan sebuah langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan dengan menjadikan AP II dan GMR Airports Consortium sebagai Pemegang Saham di Joint Venture Company (JVCo).
Hal tersebut diungkapkan Pemerhati pelayanan publik, Soemanrio Batubara, Senin (09/01/2023).
Dikatakannya lagi, di sela sela penyerahan dokumen tersebut, Menteri BUMN mewakili Pemerintah menaruh harapan besar untuk pengembangan ekonomi pada pasok mata rantai SDA dari Indonesia ke Mancanegara, dan juga meningkatkan sektor Pariwisata yang ada di Sumatra Utara khusunya di Medan.
“Hal ini (kerjasama) menjadi pallet project di sektor pengelolaan Bandar Udara yang ada di Indonesia, sebab inilah yang kali pertama dilakukan dan dimulai dari Bandar Udara Internasional KNO Medan,” ujarnya.
“Animo masyarakat Indonesia khususnya kami yang berada di Medan memiliki ekspektasi lebih, agar daerah memperoleh insentif positif dari kerjasama yang dibangun oleh AP II dengan pihak GMR Airports Consortium terlebih nilai angka investasi yang dijanjikan terbilang tidak kecil,” sambungnya lagi.
Maka, lanjutnya, partisipasi masyarakat sipil menjadi bagian yang sangat penting, demi mencapai target sesuai dengan yang diharapkan pada perjanjian kerjasama ini, dan efek dominonya dapat berkembang lebih pesat di berbagai sektor yang ada di Daerah.
“Terlebih sejarah Bandara Udara ini telah mengalami relokasi yang sebelumnya berada di Polonia, hal ini tentu telah menyedot anggaran Pemerintah yang bersumber dari rakyat,” katanya.
Namun apabila diperhatikan dengan seksama, lanjut Soemanrio, rasanya belum terlihat hasil maksimal yang dapat dirasakan oleh publik, terutama masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan penerbangan di Bandara Internasional KNO Medan.
“Hal yang terukur adalah dari segi tata letak kelola Bandara Internasional KNO belum sepenuhnya produktif, masih ada beberapa alat yang sudah tidak berfungsi tapi terkesan diabaikan oleh Pengelola Bandara (AP Aviasi). Terlihat dari area parkir yang tidak terkelola dengan baik, tata parkir kendaraan bermotor roda dua bila diperhatikan masih lebih baik penataan parkir yang ada di Pasar Swalayan atau area publik terbuka lainnya, yang saat ini menjadi perhatian Walikota Medan, sehingga sudah pasti hal ini jauh dari standar SOP Bandara terlebih ini adalah sebuah Bandara Internasional,” katanya.
Bila hal yang sangat kasat mata saja luput dari perhatian pihak Pengelola, sambungnya, belum lagi berbicara pengembangan IT, pelayanan terpadu berupa interkoneksi jasa armada yang berangkat dan menuju Bandara, sarana penunjang disabilitas dengan pendampingnya dan lain lainnya. Oleh karenanya ini masih jauh api dari panggangnya.
“Melihat berbagai deret fakta yang ada, kami merasa memiliki kewajiban menjalankan fungsi kontrol dari pemerhati pelayanan publik untuk mendesak Pemerintah dan anggota Parlemen terkait, lebih menaruh perhatian yang lebih besar, meninjau kembali hasil kerjasama Join Ventura Company (JVCo) antara AP II dengan pihak GMR Airports Consortium agar dugaan dualisme yang menjadi akar permasalahan sehingga performa kinerja yang dihasilkan belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya kami yang ada di Sumatra Utara,” tutupnya.
