Beberapa kawasan industri di Jateng siap menerima investor di berbagai sektor usaha. Antara lain kawasan industri di Brebes, Kawasan Industri Kendal (KIK), serta pembangunan pelabuhan sebagai akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.
“Kita harus proinvestasi, para investor jangan dipersulit mengurus izin, karena ini salah satu langkah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” Demikian kata Sekda Jateng, Sri Puryono.
Saat Rapat Koordinasi Peran Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jateng, di Gedung A Lantai 4 Setda Jateng, Selasa (16/07/2019).
Sri Puryono menambahkan, Jateng saat ini merupakan daerah merupakan provinsi yang seksi untuk berinvestasi. Saingan Jateng dalam berinvestasi bukan lagi Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun DKI. Melainkan beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan India.
Berbagai langkah dan strategi dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai target 7 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Salah satunya mengenjot investasi sebagai sektor utama untuk meningkat pertumbuhan ekonomi.
“Target pertumbuhan ekonomi 7 persen menjadi PR bersama. Kita perlu hadir dan mendekatkan diri kepada calon investor dari dalam maupun asing supaya masuk ke Jateng. Kita harus bekerja keras menarik investor,” ujar Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen.
Dalam rakor yang dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono, kepala OPD dan instansi terkait tersebut, Taj Yasin menyampaikan perlunya kerja sama dan penerapan kebijakan di berbagai sektor agar para pengusaha berinvestasi di Jateng.
Di antaranya kebijakan mempermudah perizinan berinvestasi, tata ruang, serta penyiapan sumber daya manusia.
Mantan anggota DPRD Jateng itu mencontohkan, adanya perusahaan maupun kawasan industri sudah mengantongi izin pendirian bangunan tetapi akses untuk menuju lokasi industri belum ada.
Selain itu, beberapa perusahaan skala besar di sejumlah daerah di Jateng yang membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit dan belum terpenuhi.
“Perusahaan-perusahaan di Jateng masih ada yang menyisakan masalah. Termasuk mengenai perizinan dan penyediaan tenaga kerja. Inilah tugas kita untuk memberikan fasilitas dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin,” katanya.
Upaya dan strategi yang bisa dilakukan Pemprov Jateng, kata dia, antara lain kerja sama penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.
Jangan sampai perusahaan yang sudah berizin dan beroperasi terkendala oleh persoalan kekurangan tenaga kerja karena tidak sesuai skill yang dibutuhkan dan sebagainya.
“Saya berharap ada kerja sama antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Saya juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menerapkan mal pelayanan publik, sehingga kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi dalam satu lokasi,” terangnya.
