KOLOMBO, Sri Lanka – Sebuah kelompok hak asasi yang mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sri Lanka mengatakan pihaknya mengajukan tuntutan pidana kepada Jaksa Agung Singapura, untuk menangkap seorang mantan presiden Sri Lanka karena perannya dalam kejahatan perang yang diduga dilakukan selama perang saudara di negara kepulauan tersebut, yang berakhir lebih dari satu dekade lalu.
Pengacara dari Proyek Kebenaran dan Keadilan Internasional, sebuah organisasi pengumpulan bukti yang dijalankan oleh yayasan nirlaba Afrika Selatan, mengajukan pengaduan pada hari Minggu (24/07/2022), meminta penangkapan segera mantan presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa karena perannya sebagai menteri pertahanan selama Sri Lanka perang saudara yang berakhir pada tahun 2009.
Rajapaksa diperkirakan berada di Singapura setelah meninggalkan Sri Lanka setelah berbulan-bulan protes besar-besaran terhadapnya atas krisis ekonomi di negara itu. Setelah para demonstran Sri Lanka yang marah menyerbu rumahnya pada pertengahan Juli, Rajapaksa meninggalkan negara itu. Dia terbang ke Singapura setelah melihat Maladewa di dekatnya.
“Keluhan setebal 63 halaman menyatakan bahwa Rajapaksa melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa selama perang saudara pada tahun 2009 ketika dia menjadi menteri pertahanan, dan bahwa ini adalah kejahatan yang tunduk pada penuntutan domestik di Singapura di bawah yurisdiksi universal,” menurut kelompok itu.
Rajapaksa adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan kakak laki-lakinya Presiden Mahinda Rajapaksa. Dia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan dari tahun 2005 hingga 2015.
Dia terpilih sebagai Presiden Sri Lanka pada tahun 2019 tetapi terpaksa melarikan diri pada pertengahan Juli karena kemarahan rakyat atas kegagalannya mengelola krisis ekonomi luar biasa yang telah berdampak parah pada mata pencaharian banyak orang Sri Lanka.
“Kehancuran ekonomi telah membuat pemerintah runtuh, tetapi krisis di Sri Lanka benar-benar terkait dengan impunitas struktural untuk kejahatan internasional yang serius sejak tiga dekade atau lebih,” kata direktur eksekutif ITJP, Yasmin Sooka. “Pengaduan ini mengakui bahwa ini bukan hanya tentang korupsi dan salah urus ekonomi, tetapi juga pertanggungjawaban atas kejahatan kekejaman massal,” tambahnya.
Menurut perkiraan PBB, perang saudara di Sri Lanka menewaskan 100.000 orang. Angka sebenarnya dianggap jauh lebih tinggi. Menurut panel ahli PBB, setidaknya 40.000 warga sipil etnis minoritas Tamil tewas di bulan-bulan terakhir pertempuran.
Pemberontak Macan Tamil mencoba mendirikan negara merdeka bagi etnis minoritas Tamil.
Setelah Rajapaksa meninggalkan negara itu, perdana menteri, Ranil Wickremesinghe, mengambil alih sebagai penjabat presiden, dan legislator di parlemen Sri Lanka yang beranggotakan 225 orang memilih Wickremesinghe untuk menjabat sebagai presiden selama sisa masa jabatan Rajapaksa minggu lalu. Wickremesinghe dilantik sebagai Presiden pekan lalu.
Selama berbulan-bulan, warga Sri Lanka berbondong-bondong ke jalan-jalan untuk menuntut para pemimpin puncak mereka mundur dan menerima tanggung jawab atas bencana ekonomi yang telah membuat 22 juta penduduk negara itu menghadapi kekurangan kebutuhan pokok seperti obat-obatan, bensin, dan makanan.
Para pengunjuk rasa telah menargetkan keluarga Rajapaksa, tetapi Wickremesinghe juga mendapat kecaman sebagai pengganti Rajapaksa. Para pengunjuk rasa menuduh Rajapaksa dan keluarganya yang berkuasa menyedot uang dari kas pemerintah dan mempercepat kehancuran negara melalui manajemen ekonomi yang buruk. Meskipun keluarga telah membantah klaim korupsi, mantan presiden telah mengakui bahwa beberapa kebijakannya berkontribusi pada krisis Sri Lanka.
Gejolak politik telah membahayakan upaya untuk mendapatkan bantuan IMF. Meskipun demikian, Wickremesinghe menyatakan awal pekan ini bahwa pembicaraan bailout hampir selesai.
Pemimpin IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan kepada majalah keuangan Jepang Nikkei Asia minggu ini bahwa IMF mengharapkan untuk mencapai kesepakatan “sesegera mungkin.”
Sumber: AP
