Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai kabar baik untuk demokrasi.
Hal tersebut disampaikan oleh AHY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, pada Rabu (31/03/2021).
“Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air,” kata AHY.
Baca Juga: AHY: KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Ilegal dan Inkonstitusional
Atas keputusan yang diambil Kemenkumham tersebut, AHY menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut AHY, Jokowi telah menunaikan janji pemerintah untuk bersikap adil dalam memutus kasus KLB Partai Demokrat.
“Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” kata AHY.
Baca Juga: Partai Demokrat Kubu AHY Yakin Kubu KLB Gagal Serahkan Dokumen Lengkap ke Kemenkumham
AHY juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly, beserta jajarannya di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum; Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; serta berbagai kelompok masyarakat mulai dari aktivis, kalangan intelektual, pengamat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lainnya.
Terakhir, AHY menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus di DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat. (*)
