Sistem perekonomian Indonesia sejatinya sudah sesuai Pancasila. Hanya saja belum dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat.
Demikian intisari sesi diskusi dalam acara ‘Curah Gagasan Ekonomi Pancasila’ yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Yogyakarta, Senin (27/9).
Guru Besar Ekonomi UGM Gunawan Sumodiningrat mengatakan, sejatinya makna Pancasila sudah tuntas. Namun kebanyakan tidak dihayati sebagai jatidiri manusia dan bangsa. “Saya sudah galau. Kita hanya berdebat, tapi belum tahu mau kemana. Padahal sudah jelas, butuh aksi konkret,” ujar Gunawan.
Mantan Deputi Sekretaris Wapres ini sepakat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Di tempat yang sama, Gubernur DIY ini menyentil para cendekiawan yang kurang peduli Ekonomi Pancasila. “Cendekiawan sibuk dengan dirinya sendiri. Ego pribadi menjadi ego komunitas, sektoral dan nasional, mereka terlena landasan kehidupan adalah Ketuhanan YME. Tauhid,” beber Gunawan.
Inisiator gerakan “Membangun Indonesia Dari Desa” ini mengharap BPIP perlu menata ke depan sebagai pusat pemikir kebijakan pemerintah yang paham hakikat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. “Jatidiri pribadi adalah meniru melaksanakan sifat-sifat Tuhan YME, Asmaul Husna. Bersama-sama berbuat serba baik. Good Organize Develope. Menciptakan yang serba baik, menata yang diciptakan, membangun yang sudah ditata,” jelas Gunawan.
Ia mengingatkan berbagai tantangan bangsa Indonesia, diantaranya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lalu era globalisasi, digital, revolusi industri, dan krisis pandemi Covid-19.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi UI Sri Edi Swasono lantas merunut ke akar sejarah pemikiran dan konsep Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang dekat dengan masa kini adalah pemikiran Ekonomi Pancasila di era Mubyarto, Emil Salim, Widjojo Nitisastro, dan bermuasal dari gagasan genial Moh. Hatta. “Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan Pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang berorientasi atau bertumpu pada sila-sila Pancasila,” jelas suami Meutia Hatta ini.
Eks Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia ini mengimbau dan sungguh-sungguh mendorong koperasi sebagai sokoguru sistem ekonomi Indonesia. Sebab itu, perlu diperkuat eksistensinya terkait kesejahteraan rakyat.
Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, menilai Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara. “Untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama dan distribusi akses ekonomi yang adil,” beber Arif.
Dia juga berharap BPIP membuka akses riset, memberikan beasiswa, dan mendorong mahasiswa membangun Pusat Studi Ekonomi Pancasila.
Hari pertama sesi diskusi ‘Curah Gagasan Ekonomi Pancasila’ juga diisi oleh Guru Besar Filsafat UGM Mukhtasar Syamsuddin, Wakil Stafsus Presiden Jerry Marmen, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi, Ekonom Endang Sih Prapti, dan Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP Lia Kian. Peserta mengikuti diskusi secara luring dan daring.
