Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginjak rem darurat penanganan COVID-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai sejak Senin (14/09/2020).
Untuk mengawal kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan 6.800 personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemerintah Daerah.
“Total personel gabungan yang diterjunkan sebanyak 6.800 personel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/09/2020).
Yusri mengatakan 6.800 personel itu terdiri dari personel TNI-Polri dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yakni Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub), yang ditambah personel dari kejaksaan dan pengadilan.
“Kemarin sudah kita laksanakan kegiatan rapat koordinasi instansi terkait Polri, TNI, Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP dan Dishub, Pengadilan dan Kejaksaan,” tambahnya.
Dia menjelaskan jumlah personel disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin untuk membahas aturan dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengamanan PSBB.
Rapat itu juga menyepakati pembentukan satuan tugas kecil yang nantinya akan bertugas memantau protokol kesehatan, melakukan patroli hingga melakukan penertiban di tempat-tempat keramaian.
“Hasil rapat kemarin kita membentuk satgas-satgas baik di tingkat provinsi isinya sama, TNI-Polri, pemda, kejaksaan, satuan tugas untuk melakukan yustisi penindakan masyarakat dasarnya Pergub 79 tentang disiplin,” kata Yusri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi “menginjak rem darurat” yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan memberlakukan kembali PSBB.
Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta. (*)
